Dalam laporannya, Direktur Layanan TI untuk Pemerintah dan Masyarakat, Danny Januar Ismawan menyampaikan bahwa hingga hari ini, total penyelesaian administrasi pinjam pakai lahan adalah sebanyak 2816 site. Ini adalah pencapaian yang belum pernah ada sebelumnya. Dan ini membuktikan komitmen yang luar biasa dari para Bupati serta jajarannya yang telah mendukung kesuksesan dari pembangunan BTS ini. Pada hari ini, penyelesaian Tanda Tangan PPL adalah untuk Provinsi Papua 12 Kabupaten, sehingga capaian penyelesaian administrasi sudah mencapai 60% dari total seluruh site se-Indonesia tahun 2021. BAKTI Kominfo juga melakukan perpanjangan administrasi pinjam pakai lahan bagi BTS BAKTI 3 (tiga) Kabupaten BTS yang terbangun tahun 2016, dan 7 (tujuh) Pemda dengan 50 lokasi Tahun Pembangunan 2019-2020. 

Dasar pelaksanaan acara Penandatangan Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah Permendagri 19/2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) antara BAKTI Kominfo dan Pemerintah Daerah, dengan Pokok Kerja Sama penyediakan lahan dan menangguhkan PBB atas objek perjanjian dan BAKTI penyediakan layanan telekomunikasi seluler beserta perangkat BTS. Terkait Pengelolaan BMD ini pula terdapat rujukan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dimana didalamnya dijelaskan Pemda dapat menyediakan Alokasi Anggaran dalam APBD untuk Penyediaan jaringan telekomunikasi pada daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi (blank spot zone), sehubungan dengan Rencana Pembangunan BTS 4G Program BAKTI KOMINFO. 

Pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T adalah program kerja utama BLU BAKTI di bawah Kementerian Kominfo. Salah satunya ialah penggelaran sinyal 4G melalui pembangunan base transceiver station (BTS) di 7.904 desa dan kelurahan sepanjang tahun 2021 hingga 2022 mendatang. BAKTI Kominfo dimandatkan untuk menutup kesenjangan digital di 9.113 desa dan kelurahan yang saat ini masih belum terlayani sinyal 4G, sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Seluruh desa dan kelurahan yang menjadi tanggung jawab BLU BAKTI Kominfo tersebut merupakan lokasi non-komersial, perbatasan, atau yang disebut dengan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). 

“Kami tidak mungkin menyelesaikan pembangunan ini sendiri. Membangun BTS butuh lahan. Di sinilah Peran Pemda di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten dan di tingkat desa dan kelurahan agar transformasi digital dapat terjadi,” tutur Anang Latif, Direktur Utama BAKTI Kominfo.

BAKTI Kominfo turut andil dalam proses percepatan transformasi digital nasional melalui eksekusi proyek pembangunan, baik infrastruktur fisik maupun non-fisik, seperti pemberdayaan kapasitas SDM dan pemberdayaan pemerintah daerah menuju smart city. Kehadiran konektivitas yang merata dan berkualitas akan menunjang penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital seperti dalam SPBE atau dalam pemutakhiran sistem kesehatan, terutama di masa pandemi. Dalam menjembatani kesenjangan akses digital diperlukan intervensi pemerintah, apalagi ketika perusahaan atau swasta yang orientasinya komersial meninggalkan titik blankspot.

Dalam acara ini turut hadir Direktur Infrastruktur BAKTI Kominfo, Bambang Noegroho; Direktur Keuangan BAKTI Kominfo, Ahmad Juhari; Kepala SPI BAKTI Kominfo, Tri Haryanto; serta para Bupati dan Wakil Bupati dari Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Asmat, Kabupaten, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Merauke, Kabupaten Buru, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Paniai, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Buru Selatan.

Direktur Sumber Daya dan Administrasi

BAKTI Kominfo

Fadhilah Mathar