KOMPAS.com – Siang itu di bulan April 2019, puluhan orang berkumpul di Desa Matobek, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Mereka sedang sibuk mempersiapkan sejumlah peralatan untuk melakukan video call atau panggilan yang menampakkan wajah pembicara. Mereka seakan tidak peduli dengan panas pesisir yang menggigit kulit. Dilansir dari Antaranews.com, video call adalah kata yang baru bagi sebagian masyarakat di Mentawai. Sebagian besar komunikasi mereka mengguna suara telpon dan itu pun kadang masih putus-putus.

Hari itu, Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet akan mencoba melakukan panggilan video. Panggilan itu akan menjadi sebuah sejarah bagi daerah terluar yang masih berstatus tertinggal yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sementara itu, sekitar 170 kilometer dari Pulau Sipora tepatnya di auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara juga tengah bersiap.
Di hadapan tiga ribu lebih pasang mata mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Padang, Menteri Rudiantara akan melakukan panggilan video call bersejarah itu dengan Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet. Saat itu untuk pertama kalinya, video call di Desa Matobek, Kecamatan Sipora Selatan, Mentawai itu dilakukan. Jaringa internet lancar. Gambar di layar jernih dan suaranya bening. Delay voice masih terasa, namun tidak mengganggu komunikasi. Bupati Yudas terlihat sumringah. Berkali-kali ia mengucapkan terima kasih.

Mungkin, itulah pertama kali ia mencoba video call dengan lancar tanpa halangan dari kampung halamannya. Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit yang ikut kegiatan itu juga merasa mimpinya tiba-tiba menjadi kenyataan. Ia adalah salah satu pejabat provinsi yang paling sering ke Mentawai yang paham bagaimana sulitnya jaringan telekomunikasi di daerah tersebut. Tiga ribu mahasiswa yang berkumpul di auditorium UNP juga ikut takjub melihat peristiwa bersejarah tersebut. Sulitnya jaringan telekomunikasi di Mentawai, menjadi salah satu penyebab Mentawai belum bisa keluar dari ketertinggalan.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama yang berada di kota-kota besar, video call sudah menjadi keseharian. Setiap saat panggilan bisa dilakukan, dengan jenis kartu apapun. Bahkan video call juga bisa menggunakan jaringan wifi yang banyak tersebar di sudut-sudut kota. Tapi di daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Mentawai, hal itu adalah sebuah kemewahan yang langka. Bahkan pada beberapa pulau yang terpisah dari pulau utama, komunikasi menggunakan jaringan telpon malah sangat tidak mungkin. Membujuk penyedia layanan (provider) untuk masuk membangun Base Transceiver Station (BTS) di daerah 3T itu juga bukan perkara mudah karena secara finansial tidak menguntungkan (financially not viable).

Padahal untuk Mentawai, jaringan itu bukan hanya untuk menjalin komunikasi tetapi juga penting untuk mengejar ketertinggalan dari segi sumber daya manusia, kesehatan hingga mitigasi bencana. Sejak rintisan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) mulai dilaksanakan di Indonesia pada 2015 hingga 2019, belum satupun sekolah di Mentawai yang pernah mempraktekkannya.

Bahkan, data Dinas Pendidikan setempat, pada 2019 sejumlah 12 SMA di Mentawai belum siap melaksanakan UNBK dan terpaksa harus ujian nasional dengan kertas dan pensil.

Mengejar ketertinggalan

Selama ini Mentawai yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia memang tidak memiliki sambungan jaringan internet yang baik. Sinyal internet hanya ada di ibu kota kabupaten, tetapi kecepatannya sangat rendah. Pelayanan maksimal berbasis teknologi juga belum bisa diberikan untuk bidang perekonomian dan kesehatan di daerah itu. Padahal banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan, misalnya halodoc. Aplikasi itu memungkinkan masyarakat dan tenaga kesehatan di daerah 3T berkonsultasi kesehatan dengan dokter yang berkompetensi.
Mentawai akan sulit untuk berlari meninggalkan ketertinggalan jika infrastruktur pendukung tetap saja jauh dari harapan, terutama akses jalan dan telekomunikasi. Dibangunnya 25 BTS dan akan ditambah 53 unit lagi secara bertahap oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkominfo menjadi secercah harapan bagi Mentawai untuk segera menanggalkan status tertinggal. Roparia , salah satu tamatan sekolah di SMAN 2 Sipora menyebut bahwa internet yang cepat memberikan kesempatan bagi siswa untuk bisa memperbanyak referensi, memperluas pengetahuan agar bisa bersaing dengan siswa di daerah lain.

Merdeka sinyal

Menkominfo Rudiantara menyebut untuk hal-hal yang krusial itu, pemerintah akan selalu hadir untuk memastikan bahwa hak atas informasi melalui akses telekomunikasi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Merdeka sinyal di seluruh daerah di Indonesia, sangat dimungkinkan dengan pembangunan BTS oleh BAKTI dan telah tersambungnya saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama (backbone) Palapa Ring dari barat hingga timur Indonesia pada akhir tahun 2019. Selain BAKTI, pusat pemerintahan di Mentawai juga sudah tersambung jaringan Palapa Ring sejak Februari 2019.

Jaringan serat optik (fiber optic) itu telah tersambung hingga Pantai Mapaddegat, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora utara Mentawai. Bupati Mentawai Yudas sangat mengapresiasi bantuan internet cepat yang memungkinkan pelayanan pada masyarakat bisa semakin maksimal. Ia berharap secepatnya seluruh desa di kabupaten itu bisa tersambung jaringan internet sehingga pembangunan bisa dikebut. Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan hingga awal 2019, ada tiga kabupaten tertinggal di provinsi itu yaitu Mentawai, Solok Selatan dan Pasaman Barat.

Namun pada pertengahan 2019, dua kabupaten sudah dinyatakan lepas dari ketertinggalan, hanya menyisakan Mentawai. Ia berharap dengan dukungan semua pihak, termasuk Kemkominfo, Mentawai bisa lepas dari status itu pada 2020.

Sumber:

https://regional.kompas.com/read/2019/08/17/12020081/merdeka-sinyal-video-call-pertama-dari-mentawai-pintu-samudra-hindia?page=1