2 September 2019
Pemerintah membentuk Pandu Digital Desa Mandala Mekar untuk peningkatan ekonomi di daerah. Internet menjadi solusi penting untuk mengubah suatu masalah di desa jadi sebuah peluang pertambahan nilai yang menguntungkan.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan Desa Mandala Mekar di Tasikmalaya, Jawa Barat bisa jadi percontohan desa lain. Apalagi, Mandala Mekar sudah bisa jadi wakil dari topografi daerah pegunungan.
“Sekarang sudah ada desa Mandala Mekar yang go digital di pegunungan, perlu dua lagi percontohan seperti desa yang ada di wilayah pesisir dan penyangga kota,” kata Semuel dalam pembukaan Pembentukan Pandu Digital Desa Mandala Mekar, Senin, 2 September 2019.
Dia meminta masyarakat daerah lain untuk mengumpulkan kepala desa supaya pembahasan usulan lebih jelas. Menurutnya, masyarakat harus melihat sebuah permasalahan jadi sebuah peluang yang baru.
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) menjadi salah satu faktor pendorong munculnya akses internet di Desa Mandala. Selain itu, ada lima desa lain yang juga ikut serta dalam pembangunan teknologi komunikasi dan informasi di kawasan Panca Mandala.
Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki mengungkapkan pembangunan infrastruktur internet di daerah bisa menghilangkan ketimpangan ekonomi antara kota dan desa. Selain itu, perbedaan ekonomi antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur bisa semakin kecil.
Teten mencontohkan, produk lokal mampu bersaing secara global dengan terbukanya akses komunikasi dan informasi. Dia menyebutkan kopi asal Wamena, Papua bisa langsung kepada pembeli di luar negeri via media sosial seperti WhatsApp.
Menurut Teten, pembeli kopi asal Wamena adalah pemilik kedai kafe di luar negeri dengan rata-rata volume ekspor sebanyak 200 ton per tahun. “Kop sudah bisa mendapatkan pasar luar negeri, mengapa produk lain tidak?” ujarnya.
Dia menjelaskan masyarakat bisa mengontak perusahaan e-commerce seperti Tokopedia atau Bukalapak dalam pelatihan pengemasan supaya menambahkan daya tarik produk. Menurutnya, akses internet bakal menjadi pendukung infrastruktur kegiatan ekonomi lain seperti pelabuhan atau bandara.
Sementara itu, perwakilan kepada desa dari Papua mengaku sosialisasi pemerintah pusat tentang desa digital atau Badan Usaha Milik Desa masih kurang. Sehingga, produk di Papua tak punya akses pemasaran jadi tak laku.
Papua membutuhkan kebijakan pembangunan fisik beserta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penyaluran keuangan dari pusat ke daerah harus lebih jelas. Apalagi, anggaran dana desa pada 2019 sebesar Rp 70 trilliun.