Cikarang, 18 Agustus 2021 -- Di tengah semangat peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, hari ini melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) ruang kendali Satelit Multifungsi (SMF) Indonesia Raya 1 (SATRIA-1). Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, Menteri Johnny melakukan peletakan batu pertama bangunan di kawasan perkantoran PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, didampingi oleh Direktur PSN, Adi Rahman Adiwoso dan jajaran direksi PSN; Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasi; Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Latif; Plt Bupati Bekasi, Dani Ramdhan; diikuti juga oleh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah melalui zoom meeting.

SATRIA-1 direncanakan akan memiliki 11 stasiun bumi/gateway di beberapa lokasi yang tersebar di Indonesia antara lain di Batam, Cikarang, Banjarmasin,Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika dan Jayapura. Cikarang akan menjadi lokasi untuk Stasiun Pusat Pengendali Satelit Primer, Network Operation Control, dan Gateway Proyek SATRIA yang merupakan satu kesatuan dari proyek. SNT saat ini sedang dalam tahap proses pengadaan lahan untuk seluruh stasiun bumi yang seluruhnya terdapat di 11 lokasi secara paralel.

Momentum peletakan batu pertama ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun masih berada di tengah situasi pandemi, upaya-upaya percepatan transformasi digital untuk seluruh pelosok Tanah Air terus diwujudkan. Teknologi satelit merupakan salah satu pilihan teknologi yang cocok untuk diadopsi untuk mengejar konektivitas terutama untuk mencakup daerah-daerah blankspot sinyal karena susah dijangkau oleh teknologi akses internet jenis teresterial. Satelit SATRIA-1 diharapkan dapat  beroperasi pada Kuartal III tahun 2023.

“Groundbreaking di Cikarang pada hari ini menandai dimulainya pembangunan stasiun bumi Proyek Satelit SATRIA pertama atau SATRIA-1, yang sekaligus menunjukkan bahwa terlepas dari situasi pandemi, upaya-upaya percepatan transformasi digital terus diwujudkan demi menghadirkan konektivitas digital di seluruh pelosok Nusantara. Melalui stasiun pengendali digital ini, Pemerintah dapat: mengendalikan dan mengawasi pergerakan Satelit SATRIA-1, melakukan manajemen jaringan agar sesuai dengan standar kestabilan layanan, serta menjadi sarana komunikasi data antara Satelit SATRIA-1 dengan bumi,” tutur Menkominfo, Johnny G Plate.

“Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, gunung-gunung, bukit, lembah, sungai, ngarai, selat, dan laut yang luas dengan beragam tantangan dalam penyediaan jaringan terestrial menjadi salah satu pertimbangan dalam pilihan teknologi satelit sebagai solusi telekomunikasi dalam usaha bersama untuk memperkecil kesenjangan akses broadband internet untuk menjembatani digital divide. Proyek Satelit SATRIA-1 ini merupakan bentuk nyata upaya Kementerian Kominfo untuk menyediakan konektivitas yang inklusif dan merata hingga ke seluruh pelosok negeri, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” lanjut Menteri Johnny.

“Pola-pola creative financing seperti ini kita apresiasi sebagai solusi pemerintah untuk tetap melaksanakan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal negara. Tata kelola yang baik dan standar akuntansi keuangan negara yang mendukung menjadi keniscayaan yang harus dipenuhi. BPK, sesuai dengan kewenangannya, akan tetap memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan agar Proyek KPBU SATRIA tetap dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan memberikan mafaat kepada warga negara Indonesia,” kata Achsanul Qosasi, Anggota III BPK RI.

“SATRIA-1 akan dapat menyediakan kecepatan kurang lebih 5 Mbps/titik lokasi. Kapasitas ini untuk tahap awal akan mencukupi untuk melayani akses internet yang dibutuhkan oleh 150 ribu titik layanan publik, yang tersebar di di 93.900 titik sekolah dan pesantren, 47.900 titik di pemda/kecamatan/desa, 3.900 titik kantor polisi/TNI di wilayah 3T, 3.700 titik puskesmas/rumah sakit, dan 600 titik layanan publik lainnya,” papar Anang Latif.

“Peletakan batu pertama ini juga menunjukkan bahwa kendala-kendala yang kami hadapi, juga dihadapi oleh semua pelaku ekonomi dalam situasi pandemi Covid-19, telah bisa kita atasi sehingga bisa sampai tahap ini. Sampai dengan saat ini tahapan konstruksi satelit dan pembangunan stasiun-stasiun bumi proyek SATRIA ini masih sesuai dengan rencana. Mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia, agar satelit bisa mengorbit sesuai jadwal, yaitu pada tahun 2023 mendatang,” tutur Adi Rahman Adiwoso, Direktur PSN.

Proyek SMF SATRIA merupakan proyek pembangunan sistem satelit untuk penyediaan akses internet pita lebar (broadband internet access)  melalui satelit untuk seluruh wilayah Indonesia.  Satelit ini dinamai satelit SATRIA dan diharapkan akan menjadi salah satu solusi bagi infrastruktur telekomunikasi Indonesia untuk mengatasi digital gap karena satelit lebih memungkinkan menjangkau seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke pelosok negeri.

Proyek SMF SATRIA ini dikerjasamakan dalam skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) dengan Kominfo bertindak selaku penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) melalui Badan Layanan Umum BAKTI Kominfo. Pabrikan Proyek KPBU SATRIA adalah Thales yang bermarkas di Prancis sedangkan peluncuran akan dilakukan dengan menggunakan roket Falcon 9-5500 yang diproduksi oleh Space X Amerika Serikat. Thales Alenia Space merupakan perusahaan pembuat satelit ternama yang ditunjuk oleh SNT sebagai kontraktor pembuat satelit untuk proyek SMF.

Konsorsium PSN membentuk Satelit Nusantara Tiga (SNT) sebagai Badan Usaha Penyelenggara (BUP) terkait proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Satelit Multifungsi ini. Konsorsium PSN merupakan konsorsium perusahaan-perusahaan dalam negeri, di mana PSN sebagai salah anggota konsorsium adalah perusahaan satelit swasta pertama di Indonesia yang telah memiliki pengalaman sebagai satelit operator untuk wilayah Indonesia dan Asia selama hampir 30 tahun.

Hadir juga dalam acara ini, baik langsung maupun virtual, Anggota Komisi I DPR-RI, Muhammad Farhan; Sesmenko Menkoperekonomian, Susiwijono Moegiarso; Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Yusharto Huntoyugo; Direktur Penyerasian Sarana dan Prasarna Kemendes, Sofyan Hanafi; Bupati Keerom, Piter Gusbager; Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hapid; Bupati Asmat, Elisa Kambu; Wakil Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Basam Kasuban; Bupati Gayo Lues, H. Muhammad Amru; Kadiv TIK Polri, Irjen. Pol. Slamet Uliandi; Sekjen Kemenkes, Kunta Wibisana; Asisten 2 Gubernur Kepulauan Riau, DR. Syamsul Bahrum, dan lain-lain.***