SEMARANG, 28 Juni 2018 - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika  menerima kunjungan kerja Panitia Kerja Kewajiban Pelayanan Universal/KPU USO dan PNBP dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Tim Panja yang diketuai oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari diterima oleh Bupati Semarang, Dr. H. Mundjirin. Sebelumnya Panja USO telah mengeluarkan dan menyampaikan Rekomendasi Komisi I terkait USO dan PNBP dalam RDP dengan Menteri Kominfo di Jakarta. Dalam sambutannya,Ketua Tim Panja menyatakan bahwa bahwa dengan adanya Program Penyediaan Layanan Akses Internet ini dapat bermanfaat bagi pembangunan Indonesia termasuk pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Pada kunjungan kerja ini, Tim Panja memantau langsung fasilitas dan pemanfaatan akses internet di Balai Latihan Kerja (BLK) Ungaran dan Museum Ronggowarsito, Semarang.

Pada tahun 2016, sesuai dengan komitmen kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pariwisata di tahun 2015, BAKTI telah membangun 31 lokasi layanan akses internet di wilayah Jawa Tengah yang tersebar di BLK, instansi pemerintah, dan lokasi pelayanan publik.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, pembangunan infrastruktur telekomunikasi difokuskan kepada regionalisasi berdasarkan Perpres tersebut.

"Selain penyediaan akses internet, BAKTI bersama dengan para operator memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan telekomunikasi. Target utama BAKTI adalah wilayah-wilayah yang secara komersil tidak menarik bagi operator, umumnya karena lokasinya yang sulit dijangkau dan karena jumlah penduduknya yang sedikit. Kehadiran pemerintah dituntut untuk melayani wilayah prioritas tersebut sehingga kami mencanangkan dan meminta dukungan semua pihak menuju Indonesia Merdeka Sinyal 2020. Beberapa program utama telah dan sedang dilakukan antara melalui program penyediaan backbone Palapa Ring, BTS Sinyal 3T, Aksi (akses internet), dan satelit multifungsi" tutur Direktur Umum BAKTI Fadhilah Mathar dalam kegiatan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Semarang Jawa Tengah.

Adapun jumlah pembangunan akses internet di Indonesia yang sudah dibangun oleh Kementerian Kominfo sudah mencapai 2.717 lokasi hingga Juni 2018.  Adapun dari jumlah tersebut, penggunanya meliputi 56% instansi pendidikan, 17% instansi pemerintah, 13% instansi kesehatan, 6% layanan publik, 5% BLK, 2% Karantina Pertanian serta 1% PLBN (Pos Lintas Batas Negara).

Sementara itu, pada tahun ini Bakti merencanakan untuk pembangunan 1.224 akses internet dengan mayoritas pembangunan di wilayah Papua dan Kalimantan.