9 Oktober 2018

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani menuturkan bahwa opsi alternatif pembiayaan baik KPBU atau Public Private Partnership (PPP) sudah banyak digunakan di berbagai negara. “Saya harap semua bisa belajar dari IMF (International Monetary Fund) World Bank Annual Meeting ini. Dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang stabil, banyak proyek infrastruktur dalam negeri yang sebenarnya sangat potensial untuk keterlibatan swasta. “Mulai dari proyek kementerian perhubungan seperti kereta api, bendungan, jalan tol hingga penyediaan air bersih,” terang Sri Mulyani.

Adapun perkembangan pengerjaan proyek saat ini sudah dilakukan RFP (Request for Proposal). Selanjutnya akan dilakukan aanwijzing pada 18 Oktober mendatang. “Insyaallah akhir tahun kita akan tetapkan pemenangnya. Dan financial closing-nya tahun depan," papar Rudiantara.

Nantinya, tambah Rudiantara, satelit akan menopang pendidikan dan kesehatan dimana untuk pendidikan dan kesehatan berdasarkan regulasi prosentasenya sekitar 20% menggunakan APBN dan kesehatan 5%. Bahkan, setelah proyek ini jalan, Rudiantara berharap bisa mendapatkan kompensasi dari pendidikan yang 20% tidak diberikan ke sektor pendidikan seluruhnya melainkan sebagian dipergunakan untuk pembiayaan satelit.

Sementara itu, untuk pemilihan skema pembiayaan KPBU dikatakan Rudiantara manfaatnya sangat banyak mulai dari governance, transparansi, proses, hingga manajemen risiko. Sehingga menurutnya, dengan penerapan KPBU di setiap proyek yang dijalankannya maka akan memperkaya produk keuangan negara. Disamping itu, tambah Rudiantara dengan KPBU ini dapat memberikan keleluasaan untuk mencari orang yang terbaik di bidangnya. “Sehingga itu sebabnya kami terus mendorong kepada penggunaan non APBN,” terang Rudiantara.

Peluncuran tersebut menandakan dimulainya proyek besar senilai hampir Rp 8-9 triliun dengan penerapan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau Swasta (KPBU). Nantinya satelit ini akan dimafaatkan untuk menghubungkan konektivitas internet di kurang lebih 150 ribu titik yang belum terhubung internet. Karena penggunaan teknologi terestrial untuk penyediaan akses internet membutuhkan waktu yang lama sehingga satelit menjadi opsi. “Di Indonesia ada 226 ribu sekolah SD-SMA tetapi 30 ribu belum ada konektivitas Pemerintah intermet, 4 ribu lebih puskesmas, hampir 50 ribu kantor kelurahan dan desa belum terhubung internet juga. Sehingga kami harus menghubungkan mereka,” jelas Chief RA begitu ia disapa saat Forum Media: Creative and Innovative Financing: Showcasing Indonesia Model di Melia Hotel Nusa Dua.

NUSA DUA - BALI, 8 OKTOBER 2018 – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meluncurkan Satelit Multi Fungsi yang akan dioperasikan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI)  dengan disaksikan oleh Menteri Keuangan  Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, perwakilan Menteri Perhubungan yakni Sekretraris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, serta para Direksi BUMN di bawah Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan KPBU akan bergantung pada kepemimpinan di masing-masing lembaga. Jika pemimpinya inovatif maka akan lebih mudah diterapkan. "Kalau sama Pak Rudiantara sama sekali tak sulit. Karena insting beliau, kita sering diajari untuk melakukan terobosan keuangan," tutupnya. (KEY/HUMAS BAKTI)