Jakarta, 5 Mei 2025 — Pemerintah Daerah Kota Subulussalam (Aceh), Kabupaten Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), Kabupaten Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), dan Kabupaten Kuningan (Jawa Barat), silih berganti mengadakan audiensi dan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI dalam rangka memperkuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan pengembangan ekosistem digital di daerah masing-masing.

Berbagai permasalahan disampaikan dalam rentetan pertemuan audiensi resmi di Gedung Komdigi yang berlangsung 22-24 April 2025. Fokus utama yang diangkat antara lain adalah penanganan wilayah blankspot, penguatan jaringan internet di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), literasi digital, hingga isu-isu krusial seperti judi online, pinjaman ilegal, dan perlindungan data pribadi.

Walikota Subulussalam, M. Rasyid, menyampaikan kebutuhan mendesak akan layanan internet di daerah tertinggal seperti Kutaberingin dan Siperkas. Sementara itu, Musi Banyuasin melaporkan masih ada 46 titik blankspot yang belum terlayani, dan tengah berupaya menghubungkan jaringan melalui kerja sama dengan Telkom. Konawe Selatan menyoroti pentingnya konektivitas untuk menunjang aktivitas pertambangan dan pemerintahan di wilayah luasnya. Dari Kuningan, permintaan disampaikan terkait penguatan jaringan di kawasan wisata sejarah dan dukungan terhadap program pariwisata digital.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Prabowo, menyampaikan bahwa pemerintah pusat, melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan BAKTI, siap memfasilitasi usulan pembangunan infrastruktur TIK, dengan pengajuan yang dilakukan secara resmi melalui aplikasi E-Signal. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi juga akan terus memperkuat literasi dan pelatihan digital di daerah, termasuk melalui Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dan program Digital Talent.

“Komdigi mendukung penuh transformasi digital daerah sebagai bagian dari misi nasional pemerataan akses informasi dan pembangunan ekonomi digital yang inklusif,” ujar Arnanto dalam pembukaan setiap sesi audiensi.

Menegaskan pernyataan Staf Khusus Menteri Komdigi, Plt Direktur Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Yulis Widyo Marfiah juga mengimbau para Pemerintah Daerah untuk dapat bekerja sama dengan BAKTI dalam melakukan monitoring dan menjaga keberlanjutan program yang diberikan.

 Adapun sejumlah dukungan teknis yang akan ditindaklanjuti meliputi:

• Identifikasi lokasi pembangunan internet dan BTS oleh BAKTI.
• Penguatan literasi digital melalui pelatihan di bidang keamanan digital, AI, dan coding.
• Sinergi lintas lembaga dalam percepatan penyediaan akses TIK.
• Penyusunan data wilayah prioritas oleh pemda setempat.
• Mekanisme pemblokiran situs ilegal serta pengawasan penggunaan internet publik.

Selanjutnya, tambah Yulis, seluruh usulan akan dikaji secara teknis dan administratif oleh Tim Komdigi dan BAKTI, dengan pelaksanaan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kesiapan lokasi.***

Lampiran Dokumentasi: