Operasional kantor : Senin - Jumat Pkl. 08.00 - 17.00 WIB, online Senin - Jumat 24 jam
Tanggal
15 10-23
36

Menkominfo Akan Pimpin Rapat Perdana Satgas BAKTI Kominfo

berita-1

Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika akan pimpin rapat perdana Satuan Tugas Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo.

"Senin kick off meeting Satgas BAKTI Kominfo," kata Budi Arie Setiadi, Menkominfo di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat 13 Oktober 2023.

Sebelumnya Menteri Kominfo telah meresmikan pembentukan Satgas BAKTI Kominfo pada Kamis, 12 Oktober 2023, melalui Keputusan Menkominfo RI Nomor 472 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian dan Optimalisasi Program Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi pada BAKTI Kominfo.

Menteri Kominfo optimistis melalui Satgas ini target penyediaan sebanyak 5.000 BTS BAKTI Kominfo terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dapat segera beroperasi melayani masyarakat.

"Jadi akhir tahun ini bisa on air. Termasuk melakukan review kontrak-kontrak lama supaya bisa segera mendukung akselerasi penyelesaian pembangunan BTS 4G," ujarnya.
Satgas BAKTI Kominfo diketuai oleh Sarwoto Atmosutarno, Staf Khusus Kementerian Kominfo, sementara Direktur Utama BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar sebagai wakil ketua Satgas BAKTI Kominfo.

Sarwoto Atmosutarno sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Infrastruktur PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. periode 2004-2009 dan sebagai Direktur Utama PT
Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) periode 2009-2012.

"Satgas BAKTI Kominfo bertugas sampai Oktober 2024," tutur Ketua Satgas BAKTI Kominfo.

Ketua Satgas BAKTI Kominfo menjelaskan Satgas ini akan menyusun rekomendasi untuk BAKTI Kominfo dalam merampungkan pembangunan BTS 4G.

Kemudian Sarwoto juga menjelaskan BAKTI Kominfo juga bertanggungjawab untuk persiapan pemanfaatan Satria-1 dan penyediaan satelit cadangan serta Satria-2.
Satgas BAKTI Kominfo terdiri dari delapan (8) orang perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).***

Artikel Media

Siaran Pers