Padang, 2 Mei 2025 – Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang diwakili oleh Plt. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Komdigi, Yulis Widyo menjelaskan bahwa pembangunan BTS daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan April 2025 telah mencapai 61 lokasi, sedangkan terkait akses internet BAKTI sudah dibangun dengan total 1143 lokasi yang tersebar melayani titik layanan kesehatan, pendidikan, pertahanan keamanan, tempat ibadah, transportasi publik dan pemerintahan.

Laporan pembangunan ini dipaparkan Yulis dalam pada Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan tema “Pengawasan Infrastruktur Digital untuk Pemerataan Akses Telekomunikasi dan Penguatan Ketangguhan Daerah di Sumbar”. Dalam kesempatan itu, Yulis juga menjelaskan bagaimana strategi pengawasan yang telah BAKTI lakukan dengan harapan meningkatkan kualitas penyediaan infrastruktur di daerah 3T.

“Kami mengutamakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan. Kami juga melakukan pendekatan kolaboratif untuk memastikan proses pengawasan ini tepat dan terus-menerus dapat diimplementasikan dalam program BAKTI,” jelas Yulis.

Selain untuk mengetahui perkembangan pembangunan, Wakil Ketua Komisi I DPR sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI, Anton Sukartono, juga menekankan bagaimana pentingnya kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pentingnya pengembangan  ekosistem digital.

“Pembangunan infrastruktur digital khususnya di Sumatera Barat ini kita harapkan dapat mendorong lagi lebih banyak UMKM yang onboarding secara digital dan lebih banyak akses lagi kepada masyarakat kepada pelatihan virtual untuk meningkatkan literasi digital. Selain itu, inisiatif pembangunan infrastruktur ICT dapat mendukung ruang digital untuk adopsi teknologi baru di sektor industri, termasuk kesehatan, pendidikan, fintech, pariwisata dan logistik,” ujar Anton.

Komisi I DPR RI terus mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital melalui BAKTI, walau menghadapi banyak tantangan, untuk terus dapat meningkatkan penyediaan infrastruktur terutama di daerah 3T dengan menggunakan dana Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) secara efektif dan tepat sasaran. Efektivitas penyediaan infrastruktur ini tentunya agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan memastikan pemerataan akses digital. Selanjutnya, diskusi rapat ini menjadi masukan untuk setiap pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan dan pengawasan.

Wakil Ketua dan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI yang turut hadir dalam rapat ini adalah H. Ahmad Heryawan, Junico B.P Siahaan, Yulius Setiarto, Trinovi Khairani, Sumail Abdullah, Amelia Anggraini, H. Taufi Rahman Abdullah, H. Oleh Soleh, H. Abdul Halim Iskandar, H. Sukamta dan Okta Kumala Dewi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

HUMAS BAKTI KOMINFO

humas@baktikominfo.id

Tentang BAKTI Komdigi

BAKTI Komdigi merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BAKTI Komdigi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan BAKTI Komdigi dipimpin oleh Direktur Utama. BAKTI Komdigi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation) dan penyediaan infrastruktur dan layanan

telekomunikasi dan informatika.